featured Slider

Tampilkan postingan dengan label otonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label otonomi. Tampilkan semua postingan

Targetkan Bangun 47,2 Kilometer

PNS Berprestasi Peroleh Penghargaan

Akan Ubah Pola Sidak

Tanbu Masuk Nominasi Penilaian Pemanfaatan Lahan Tingkat Nasional

Kaspin Solusi Tingkatkan Kualitas Keluarga Bumi Bersujud

Targetkan Bangun 47,2 Kilometer
KALIMANTAN VIEW - Bidang jalan adalah salah satu Bidang dalam Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin, dalam melaksanakan tugas dan programnya tidak terlepas dari Visi dan Misi Dinas Bina Marga.
Visi nya adalah mewujudkan penyelenggaraan sistem jaringan jalan kota ruang lingkup jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan guna mendukung dinamika pertumbuhan kota untuk menjadikan Banjarmasin sebagai kota yang mandiri, harmonis, religius, beriman dan bertaqwa.
Yang diselaraskan dengan misi untuk mewujudkan jaringan jalan dan jembatan dalam Kota yang berkelanjutan dengan aksesbilitas dan keselamatan, kenyamanan yang memadai untuk melayani pusat kota dan kawasan strategis di Kota Banjarmasin dan mewujudkan penataan ruang milik jalan yang efesien, harmonis, aman dan berwawasan lingkungan melalui perbaikan pendestrian, median jalan, penerangan jalan umum dan penataan reklame.
Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut,  pada tahun 2014 ini ungkap Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin Ir H Gt Riwan Syofyani, MM melalui Kabid Jalan Dinas Bina Marga Rustam ST, pihaknya  melaksanakan 3 ( tiga ) program dan 7 (tujuh) kegiatan.
Tiga program yang dimaksud terang Rustam, adalah program pembangunan jalan dan jembatan, Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan Program peningkatan jalan dan jembatan.
Sedangkan untuk kegiatan sambungnya, dilakukannya pembangunan Jalan (Debt Swap), pembangunan Jalan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK dan Pendamping), swakelola Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan Jalan  serta peningkatan jalan lingkungan.
Adapun total panjang yang menjadi target ketiga program tersebut di atas panjangnya sekitar 47,2 Km dengan total biaya sebesar      Rp. 82.926.004.000,” terangnya.
Sekadar diketahui, untuk periode 2010 sampai tahun 2013 tadi, dinas ini telah membuat jalan diwilayah Kota Banjarmasin berkondisi baik bertambah. “Jalan lokal sepanjang 160,3277 Km dan jalan lingkungan sepanjang 43,315 Km,” imbuhnya.
Untuk tahun 2015 ke depan tegasnya,  Dinas Bina Marga, khususnya bidang jalan tetap terus akan melakukan kegiatan peningkatan jalan,  peningkatan jalan lingkungan,  pembanguan jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan. 

Sedangkan untuk jembatan, Kabid Jembatan Dinas Bina Marga H Chandra I.W menyatakan, pada periode 2010 sampai 2013 jembatan yang dengan kondisi baik bertambah, pada jalan lokal sebanyak 158 buah Dan pada jalan lingkungan sebanyak 18 buah. “Jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan terus dilakukannya perbaikan-perbaikan, sesuai dengan misi Dinas Bina Marga untuk mewujudkan jaringan jalan dan jembatan dalam Kota yang berkelanjutan dengan aksesbilitas dan keselamatan, kenyamanan yang memadai untuk melayani masyarakat.
PNS Berprestasi Peroleh Penghargaan
KALIMANTANVIEW .com -Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs, Christiandy Sanjaya, SE. MM mengatakan bahwa proses pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya harus tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip reward and punishment, hal ini secara bertahap terus dibenahi dan diarahkan agar dapat mencapai obyektivitas dan konsistensi yang semakin baik serta dapat memenuhi harapan semua pihak.
Apapun bentuk pengabdian ataupun prestasi yang telah dilakukan dan diraih, diharapkan dapat memberikan motivasi yang positif bagi segenap PNS Prov Kalbar, untuk secara bersama-sama dan bahu membahu menjalankan roda pemerintahan daerah, guna mewujudkan kebaikan dan kemajuan masyarakat Kalbar.
Hal itu dikemukakan Wagub Kalbar dalam sambutannya yang disamapaikan pada kesempatan acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada PNS dilingkungan Pemerintah Prov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (14 /08).
Menurut Wagub, pemberian perhatian atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada para pegawai, sperti halnya Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut, yang dimaksudkan pula untuk menambah semangat dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengabdian yang diembannya.
Wagub juga mengingatkan kepada segenap Pegawai Negeri Sipilkhususnya yang melaksanakn tugas dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk terus meningkatkan prestasi kerja atas dasar kemampuan yang dimiliki serta mengupayakan penyempurnaan dan perbaikan kerja yang semakin efektif dan efisien dari waktu kewaktu.
Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI ini dilaksanakan berkenaan dengan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-69 pada tanggal 17 Agustus tahun 2014, Untuk tahun 2014 ini telah ditetapkan sebanyak 169 orang PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dianugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI, masing-masing sebanyak 33 orang menerima penghargaan untuk 30 tahun, 110 orang untuk 20 tahun dan sebanyak 26 orang untuk 10 tahun, menurut Wagub tentunya penganugerahan ini jangan dipandang hanya kegiatan seremonial belaka, sebaliknya peristiwa ini hendaknya dijadikan momentum untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara, dan sudah sepantasnyalah penghargaan ini diterima dengan rasa sukacita dan rasa syukur karena bagi penerimanya dianggap dalsam menjalankan tugas sebagai PNS dinilai telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya selama 10, 20 dqn 30 tahun sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang Nomo 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada pasal 82 menyebutkan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, Pengabdian, Kecakapan, Kejujuran, Kedisiplinandan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
Menurut Wagub, proses pengajuan usul PNS untuk memperolehnya pada dasarnya dapat dijadikan sarana dalam rangka pembinaan para PNS, oleh sebab itu Wagub berharap kepada pimpinan SKPD/Unit kerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, agar dalam pengusulan tersebut tidak sekedar memperhatikan syarat-syarat administratif yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, penilaian terhadap aspek-aspek lain seperti pengabdian, kesungguhan, kecakapan, kejujuran kedisiplinan serta aspek kinerja dan aspek moral lainnya dari pegawai yang bersangkutan, perlu mendapatkan perhatian yang loebih mendalam, PNS yang benar-benar memenuhi kategori penilaian tersebut patut diprioritaskan untuk diusulkan guna menghindari timbulnya kesan diskriminatif, sekaligus mengoptimalkan fungsi pembinaan yang harus dilakukan terhadap para pegawai sesuai dengan ketentuan PP Nomo 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, terkait dengan hal itu Wagub berharap kepada PNS yang telah menerima Penghargaan agar Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya yang dianugerahkan dapat selalu dipandang sebagai sebuah bentuk penghormatan Pemerintah atas apa yang telah diberikan kepada negara, dengan kondisi yang ada, dengan memiliki rasa kebanggaan tersendiri terhadap tanda kehormatan yang dianugerahkan dan tidak mengecilkan arti tanda kehormatan tersebut hanya tidak disertai dengan insentif tertentu, katanya
Akan Ubah Pola Sidak
KALIMANTANVIEW.com - Dihari pertama masuk kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan Sidak (inspeksi mendadak), hal tersebut karena berbagai alasan. 
Pertama, berdasarkan pantauan dan informasi yang diterima, seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Pemprov kalbar telah mewaspadai adanya sidak.
“Kedua, libur dan cuti bersama idul fitri yang diberikan pemerintah kepada PNS cukup panjang,” tutur Kepala BKD Provinsi Kalbar, Kartius.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan pantauan saat apel awal bulan di halaman kantor Gubernur Kalbar, persentase kehadiran pegawai cukup baik. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hadir pada apel tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan kedepannya tetap mengadakan sidak dengan pola yang baru, sidak ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi kinerja pegawai. Apalagi tambahnya, saat ini pemerintah pusat melakukan perombakan reformasi dan birokrasi guna menuju perbaikan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Penilaian terhadap kinerja juga dilakukan lembaga ombudsman. Berdasarkan penilaian terhadap 19 SKPD dari 45 SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar, sebanyak 8 SKPD mendapat nilai hijau, 8 kuning, dan 3 merah. Padahal satu dari tiga yang mendapatkan nilai merah telah disidak. Penilaian itu bukan hanya kehadiran, tetapi juga kinerja yang dilaksakan secara komprehensif,” ungkap Kartius. (Hum/mrr)
 Tanbu Masuk Nominasi Penilaian Pemanfaatan Lahan Tingkat Nasional


Ketua TP PKK Tanbu Hj. Erwinda Mardani mendampingi tim penilai saat berada di desa Purwodadi Kecamatan Angsana
Kalimantanview.com - Batulicin - Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui wakilnya Desa Purwodadi Kecamatan Angsana berhasil masuk nominasi peringkat enam besar dalam lomba HATINYA (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PK
K (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) tingkat nasional tahun 2013.
Untuk sampai pada prestasi itu,Tanbu sebelumnya telah mengalahkan sekitar 530 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

"Penilaian dilanjutkan dengan sistem peninjauan dan pengamatan langsung ke lapangan.  Untuk itu kami berharap Tanah Bumbu mampu memperoleh prestasi terbaik dan berhak mendapatkan gelar penghargaan Pakarti Utama atau Pakarti Madya," papar Ketua Umum TP. PKK Pusat, Fita Gamawan Fauzi melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan ketua tim penilai lomba pemanfaatan lahan pekarangan, Ismarliah Iswarto di Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Jumat(10/5).

Menurut Ismarliah, ajang lomba pemanfaatan lahan pekarangan rumah tidak hanya semata-mata untuk mengejar target penghargaan. Namun lebih dari itu, juga akan menjadi bukti dan bentuk nyata bahwa PKK sebagai mitra kerja pemerintah daerah benar-benar mampu turut serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program kegiatanya yang bersinggungan langsung dengan kehidupan  masyarakat.

"Pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan terus tersosialisasikan agar bisa dikembangkan  masyarakat desa yang lain di Tanbu", sebut Ismarliah seraya menambahkan, agar kebutuhan pangan masyarakat lebih terpenuhi dan kondisi lingkungan yang hijau dan bersih (Green and Clean) ditengah masyarakat sebagaimana yang diharapkan presiden dapat terwujud.

Senada dengan Ismariah, Bupati Tanbu Mardani H Maming juga mengharapkan pemanfaatan lahan pekarangan oleh gerakan PKK dapat terus ditingkatkan demi mendorong suksesnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dan beragam serta bergizi seimbang.

"Kegiatan ini merupakan program penting TP-PKK sebagai penggerak ekonomi keluarga produktif ditengah masyarakat", sebut Mardani.

Melalui ajang perlombaan "Hatinya PKK" keberadaan tim penilai yang langsung terjun ke lapangan diharapkan bisa melakukan evaluasi penilaian secara obyektif.

Jika terdapat keunggulan prestasi di Tanbu harus diangkat ke permukaan agar bisa menjadi contoh kabupaten lain di Indonesia dan kalapun ada kekurangan tim penilai bisa memberikan masukan yang positif, demikian pungkas Mardani. (Adv/relhum)
Kaspin Solusi Tingkatkan Kualitas Keluarga Bumi Bersujud

Kalimantanview.com - Berangkat dari visi dan misi untuk memberikan pelayanan langsung dan gratis kepada publik khususnya dari kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, Pemkab Tanbu meluncurkan program strategis yang diberi nama program Kaspin (Kartu Sehat dan Pintar). Program Kaspin yang merupakan rangkaian dua program strategis daerah dari tiga ikon program daerah yang terangkum dalam kerangka Program Tri Dharma Pembangunan daerah diluncurkan dan diformulasikan sebagai terobosan sekaligus solusi konstruktif dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keluarga di Bumi Bersujud.
    
Secara konseptual, program Kaspin sebagai bagian dari ikon program Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mulai digulirkan pemerintah daerah pada awal tahun 2013 sebagai jawaban atas aspirasi kolektif yang berkembang di masyarakat serta sebagai tindaklanjut obsesi
dan komitmen pemerintah daerah yang menghendaki adanya progres positif dari kualitas generasi penerus daerah.

Dalam jangka pendek, akumulasi sasaran program Kaspin ini diharapkan akan melahirkan tatanan generasi daerah yang sehat dan cerdas, dan untuk jangka panjang akan terciptalah tatanan dan kondisi keluarga daerah yang sejahtera. Karenanya, dengan diimplementasikannya program Kaspin tak
ada lagi anak usia sekolah di  Bumi Bersujud yang tak bersekolah, serta tak ada lagi warga masyarakat yang sakit dan tidak punya kemampuan untuk berobat.

Program Kaspin itu sendiri merupakan program penyempurna dari realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis yang sebelumnya sudah direalisasikan Pemkab Tanbu pada tahun 2012 yang lalu. Pada sub program bidang pendidikan gratis, Pemkab telah menganggarkan dana kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp6,7 Miliar dari total anggaran bidang pendidikan sebesar Rp83.401.654.500. Dengan daya dukung anggaran sebesar itu teralokasi masing-masing untuk jenjang pendidikan SD Rp400 Juta, SLTP Rp1,5 miliar, dan SLTA Rp4,8 miliar.

Melalui program itu pemerintah daerah tak hanya mengalokasikannya untuk membiayai anak usia sekolah yang tak bersekolah sejak jenjang SD, namun juga diproyeksikan untuk membiayai anak yang putus sekolah, dan sudah barang tentu secara khusus program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di Bumi Bersujud. Namun program itu juga diperuntukkan bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan melalui model jenjang pendidikan keaksaraan fungsional paket A, paket B, dan paket C.

Untuk ikon program daerah ini, ditargetkan sebanyak 2.950 orang dapat menjadi bagian objek program sekolah umum /sederajat dengan perincian jenjang SD sebanyak 200 orang, SLTP sebanyak 750 orang, dan SLTA sebanyak 2.000 orang, dengan alokasi bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2 juta perorang pertahun untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP, dan Rp2,4 juta untuk jenjang SLTA.
Sementara untuk program pelayanan kesehatan gratis, beberapa ketentuan umum yang menjadi syarat untuk diketahui warga diantaranya, layanan kesehatan yang diterima warga adalah layanan rumah sakit kelas tiga, selanjutnya khusus untuk pelayanan kesehatan gratis bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu yang menjalani persalinan dengan jalan operasi cesar gratis, pemerintah
daerah mengharapkan setelah proses persalinan harus mengikuti program KB (Keluarga Berencana).

Syarat ini dimaksudkan agar kehamilan selanjutnya dapat direncanakan, serta untuk menjaga jarak kelahiran pasca operasi. Dengan mengikuti program KB setidaknya para ibu dari keluarga kurang mampu itu secara bertahap dapat memperbaiki kualitas kehidupan keluarganya.

Sebagai program penyempurna sekaligus program lanjutan tahun sebelumnya, untuk tahun 2013 dari total anggaran bidang kesehatan sebesar Rp62.545.226.380, sebesar Rp8.356.976.000, dialokasikan untuk penunjang dana program Kaspin bidang kesehatan. Sedangkan sasaran objek dari program kesehatan gratis ini difokuskan pada upaya peningkatan kesehatan perorangan primer (pokok) berupa rawat jalan, rawat inap, dan pertolongan persalinan termasuk tindakan Sectio Cesarian, serta tindakan operasi kebidanan /kandungan lainnya.

Sementara itu, dari data yang ada di Dinkes Tanbu, pada tahun 2012 yang lalu, warga pemegang  JKPM sebanyak 52.065 jiwa dengan jumlah warga yang terlayani sebanyak 6.892 jiwa, dimana sebanyak 516 orang terlayani melalui program cesar gratis dengan objek penanganan  pelayanan terdiri dari Secio Caesar/tumor kandungan sebanyak 172 orang, Perangsangan 227 orang, Kuret 111 orang, dan Ekstraksi Vakum 6 orang. (fadly/amr)

Instagram