Berkomitmen Tanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
KALIMANTAN VIEW –
Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Drs. H. Agus Surono, Msi menyatakan,
instansi yang ia pimpin melingkupi 2 urusan yaitu urusan sosial dan Ketenagakerjaan.

“Melalui
bina manusia, dimaksudkan kita melakukan pembinaan terhadap kualitas
personilnya terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Program yang ditempuh
untuk melakukan bina manusia ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program bagi gepeng, dan Pembinaan terhadap lembaga
Kesejahteraan Sosial yang dulu disebut dengan panti-panti Sosial,” ucapnya.
Program
Keluarga Harapan (PKH) sendiri menurutnya, merupakan bantuan tunai bersyarat
yang akan membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) guna memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada anak dalam hal kesehatan dan pendidikan.
Pada
tingkat kota Banjarmasin program ini dicanangkan oleh Bapak Walikota pada
tanggal 6 Januari 2013 dengan jumlah penerima 2080 RTSM, sementara dana yang
diserahkan sebesar Rp 1.345.375.000,- .
Tahun
2014 RTSM yang menerima berkurang menjadi 2008 Dana yang disalurkan pada tahap
pertama sebesar Rp 696.395.000,- dan tahap kedua pada bulan September ini
sebesar Rp 1.116.794.000,-Diperkirakan total bantuan pada Tahun 2014 sampai
dengan bulan Desember 2,4 M.
Sedangkan
Program bagi gepeng adalah dengan
memberikan pelatihan keterampilan usaha kreatif berupa pembuatan kue dan
masakan khas Banjar, serta ditambah dengan memberikan stimulan paket usaha
kepada 45 orang Gepeng yang ada di Kota Banjarmasin.
Program
bagi anak jalanan berupa keterampilan bengkel dan Cuci Motor beserta paket
usahanya, program ini diikuti oleh 48 orang anak jalanan yang ada di Kota
Banjarmasin.
Selain
itu, melalui bina manusia ini juga mencakup pengiriman anak putus sekolah
sebanyak 10 orang ke PSBR Budi Satria Banjarbaru untuk diberikan pelatihan
berupa perbengkelan, otomotif, mebel aluminium dan menjahit sesuai dengan minat
mereka masing-masing. Untuk penyandang Disabilitas pada tahun 2013 diberikan
bantuan alat mobilitas kepada 21 orang, sedangkan yang menerima paket usaha
mandiri sebanyak 23 orang
Sementara
terkait pembinaan terhadap lembaga Kesejahteraan Sosial yang dulu disebut
dengan panti-panti Sosial sampai dengan Tahun 2014 ini, jumlah LKS yang ada di
Kota Banjarmasin sebanyak 22 buah dengan anak asuh yang di dalam panti sebanyak
620 anak, sementara itu LKS juga melakukan program pengasuhan diluar panti yang
jumlahnya +/- 1.500 anak asuh.
“Berikutnya
menangani PMKS melalui Bina Lingkungan, bina lingkungan sendiri dimaksudkan
melakukan pembinaan terhadap rumah-rumah tidak layak huni yang bertujuan
memberikan tempat hunian secara layak sosial maupun layak kesehatan rumah dan
lingkungan,” papar Drs. H. Agus Surono, Msi.
Bantuan
dana untuk rehabilitasi rumah tersebut diperoleh dari APBN dan APBD kota
Banjarmasin. Sampai dengan tahun 2013 sudah terehab rumah sebanyak 521 rumah,
sedang pada tahun 2014 dari APBN sebanyak 50 rumah, APBD Kota 287 rumah dengan
bantuan masing-masing sebesar Rp 10 juta.
“Bina
lingkungan ditempuh dengan program Padat Karya yang bertujuan memberikan
tambahan penghasilan pada penduduk setempat melalui kegiatan pembuatan sarana
jalan di lingkungan setempat. Pada tahun 2013 terserap dana sebesar Rp 500 juta
dan pada tahun 2014 sebesar Rp 500 juta. Selain itu melalui bina lingkungan
juga diberikan bantuan tanggap darurat terhadap akibat bencana sosial
kebakaran,” terangnya.
Sedangkan
penanganan PMKS melalui Bina Usaha ditempuh dengan mengelompokkan keluarga
sangat miskin (RTSM) dalam kelompok-kelompok usaha tertentu, yang masing-masing
kelompok terdiri dari 10 orang, selanjutnya mereka dilatih keterampilan dan
diberikan modal usaha untuk masing-masing kelompok sebesar Rp 20 juta. Sejak
tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sudah terbentuk sebanyak 295 Kelompok Usaha
Bersama (KUBE).
“Pembinaan
selanjutnya KUBE-KUBE terbaik dikelompokkan lagi dalam lembaga keuangan Mikro
(LKM) yang hingga kini terbentuk 2 LKM yaitu LKM KUBE Sejahtera unit 138 dan
LKM KUBE Sejahtera Baimbai dengan jumlah permodalan sebesar Rp 200 juta per-LKM,
bergerak di bidang usaha simpan pinjam,” ucapnya.
Program
Bina Usaha ini sambungnya, bertujuan pertama memaksimalkan potensi ekonomi
kelompok masyarakat miskin dan mencoba memutus mata rantai keuangan yang justru
menyengsarakan masyarakat miskin (rentenir).
“Untuk
kelompok masyarakat yang sedikit mempunyai kemampuan (yang sudah bisa melakukan
usaha dibina melalui kegiatan tenaga kerja mandiri terdidik/TKMT) kelompok ini
juga diberikan keterampilan dan alat usaha. Pada tahun 2014 dianggarkan
sebanyak 20 orang TKMT berikut alat usahanya,” terang Drs. H. Agus Surono, Msi.
Sementara
itu terkait tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dibidang Ketenagakerjaan antara
lain melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banjarmasin baik yang menyangkut
masalah hak-hak buruh atau karyawan, hubungan perburuhan, syarat-syarat kerja,
maupun pembinaan terhadap serikat-serikat pekerja yang ada di kota Banjarmasin.
Dari
hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kurang lebih 150 perusahaan pada tahun
2013 dan kurang lebih 80 perusahaan sampai dengan bulan Agustus 2014 masih
ditemukan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan.
“Salah
satu titik poin yang menjadi perhatian kita bersama tingginya tingkat kecelakaan
kerja di kota Banjarmasin, percontoh kasus 2013 sebanyak 144 kasus kecelakaan
dan sampai bulan Agustus 2014 sebanyak 97 kasus kecelakaan. Untuk menekan angka
kecelakaan kerja tadi Bapak Walikota
telah mencanangkan bulan K3 (Kesehatan, Keselamatan Kerja) tingkat kota
Banjarmasin pada bulan Februari 2014 di halaman Swiss Bellhotel Borneo
Banjarmasin,” pungkasnya.
CONVERSATION