Akan Ubah Pola Sidak

KALIMANTANVIEW.com - Dihari pertama masuk kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan Sidak (inspeksi mendadak), hal tersebut karena berbagai alasan. 
Pertama, berdasarkan pantauan dan informasi yang diterima, seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Pemprov kalbar telah mewaspadai adanya sidak.

“Kedua, libur dan cuti bersama idul fitri yang diberikan pemerintah kepada PNS cukup panjang,” tutur Kepala BKD Provinsi Kalbar, Kartius.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan pantauan saat apel awal bulan di halaman kantor Gubernur Kalbar, persentase kehadiran pegawai cukup baik. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hadir pada apel tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan kedepannya tetap mengadakan sidak dengan pola yang baru, sidak ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi kinerja pegawai. Apalagi tambahnya, saat ini pemerintah pusat melakukan perombakan reformasi dan birokrasi guna menuju perbaikan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Penilaian terhadap kinerja juga dilakukan lembaga ombudsman. Berdasarkan penilaian terhadap 19 SKPD dari 45 SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar, sebanyak 8 SKPD mendapat nilai hijau, 8 kuning, dan 3 merah. Padahal satu dari tiga yang mendapatkan nilai merah telah disidak. Penilaian itu bukan hanya kehadiran, tetapi juga kinerja yang dilaksakan secara komprehensif,” ungkap Kartius. (Hum/mrr)

Share this:

CONVERSATION

Akan Ubah Pola Sidak
KALIMANTANVIEW.com - Dihari pertama masuk kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan Sidak (inspeksi mendadak), hal tersebut karena berbagai alasan. 
Pertama, berdasarkan pantauan dan informasi yang diterima, seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Pemprov kalbar telah mewaspadai adanya sidak.
“Kedua, libur dan cuti bersama idul fitri yang diberikan pemerintah kepada PNS cukup panjang,” tutur Kepala BKD Provinsi Kalbar, Kartius.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan pantauan saat apel awal bulan di halaman kantor Gubernur Kalbar, persentase kehadiran pegawai cukup baik. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hadir pada apel tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan kedepannya tetap mengadakan sidak dengan pola yang baru, sidak ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi kinerja pegawai. Apalagi tambahnya, saat ini pemerintah pusat melakukan perombakan reformasi dan birokrasi guna menuju perbaikan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Penilaian terhadap kinerja juga dilakukan lembaga ombudsman. Berdasarkan penilaian terhadap 19 SKPD dari 45 SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar, sebanyak 8 SKPD mendapat nilai hijau, 8 kuning, dan 3 merah. Padahal satu dari tiga yang mendapatkan nilai merah telah disidak. Penilaian itu bukan hanya kehadiran, tetapi juga kinerja yang dilaksakan secara komprehensif,” ungkap Kartius. (Hum/mrr)
«
Next

Posting Lebih Baru

»
Previous

Posting Lama